5 Keuntungan Memindahkan Pusat Pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke IKN

Pulau Kalimantan dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai lokasi untuk ibu kota baru Indonesia. Pemerintah Indonesia menamai ibu kota baru tersebut dengan nama IKN atau Ibu Kota Nusantara. Hadirnya IKN disebut-sebut akan memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia.

Sebelumnya status ibu kota Indonesia dipegang oleh Kota Jakarta. Selain berstatus sebagai ibu kota negara, Jakarta juga memegang status sebagai kota terbesar di Indonesia. Jakarta akan tetap menjalankan roda pemerintahan Indonesia sebelum adanya keputusan presiden (kepres) tentang penetapan pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN. 

ilustrasi pelaksanaan upacara bendera HUT kemerdekaan Indonesia di IKN (setneg.go.id) 

Beberapa pihak memandang skeptis terhadap penetapan IKN sebagai ibu kota Indonesia. Ada yang mengatakan IKN sepi investor, proyek mangkrak dll. Padahal sebenarnya ada beberapa keuntungan apabila ibu kota Indonesia dipindahkan ke IKN. Setidaknya ada 5 keuntungan bagi Indonesia apabila pusat pemerintahan dipindahkan ke IKN. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah 5 keuntungan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke IKN. 

Mengurai kepadatan penduduk Kota Jakarta

Selama ini pembangunan di Indonesia terlalu terpusat di Kota Jakarta. Itulah yang menyebabkan perkembangan Kota Jakarta jauh lebih signifikan dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Hal ini juga berdampak terhadap pertumbuhan penduduk Kota Jakarta yang melonjak tajam. 

Berdasarkan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik, populasi Kota Jakarta untuk tahun 2023 sudah menyentuh 10.672.100 jiwa. Dengan demikian Jakarta merupakan satu-satunya Kota di Indonesia yang memiliki populasi diatas 10 juta jiwa. 

Besarnya jumlah populasi menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, kesembrawuran dan permasalahan sosial. Dengan adanya IKN, kepadatan penduduk di Kota Jakarta bisa sedikit berkurang. Jakarta juga akan terbebas dari kesibukan urusan kenegaraan. Para pejabat, ASN pemerintah pusat dan perwakilan negara-negara sahabat otomatis akan angkat kaki dari Kota Jakarta. 

Mengakselerasi pembangunan di Pulau Kalimantan

Kalimantan dikenal sebagai pulau yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun kaya, namun pembangunan di Pulau Kalimantan belum terlalu maksimal. Masih kalah bila dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatera. 

Adanya IKN akan mempercepat pembangunan di Pulau Kalimantan. Tentunya pemerintah Indonesia akan memaksimalkan konektivitas antara IKN dengan kota-kota lainnya di Pulau Kalimantan. Jadi IKN tidak menjadi kota yang terisolasi. 

Sebelum adanya IKN, sejumlah proyek infrastruktur di Pulau Kalimantan hanya sebatas wacana. Contohnya adalah infrastruktur rel kereta api. Namun setelah adanya IKN, upaya untuk mewujudkan hadirnya rel kereta api di Pulau Kalimantan mendekati kenyataan. Dilansir  cnbcindonesia.com, beberapa proyek rel kereta api yang berkaitan dengan IKN akan dimulai tahun 2025. Ada 4 proyek rel kereta api yang akan dibangun, yaitu kereta bandara, kereta Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), perkotaan di dalam Kalimantan dan intercity. 

Mewujudkan ibu kota negara yang aman dan nyaman

Jakarta dengan segala permasalahannya tentunya bukanlah kota yang ideal sebagai ibu kota negara. Ibu kota negara harusnya memberikan rasa yang nyaman dan jauh dari segala permasalahan. Karena itulah IKN yang sedang dibangun oleh pemerintah Indonesia hanya difokuskan sebagai pusat pemerintah saja. Untuk urusan bisnis kemungkinan akan diarahkan ke daerah penyangga seperti Balikpapan. 

Hal ini tentunya memiliki situasi yang berbeda dengan Kota Jakarta. Saat ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia, Kota Jakarta juga tumbuh menjadi kota bisnis utama di Indonesia. Hal ini membuat Kota Jakarta tumbuh menjadi kota metropolitan dengan segala permasalahannya. Belajar dari hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak ingin melakukan kesalahan serupa. Makanya IKN hanya akan diperuntukan sebagai pusat pemerintahan. 

Memecah konsentrasi musuh apabila menyerang Indonesia

Menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis dan IKN sebagai pusat pemerintahan merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia. Seandainya ada negara musuh ingin menyerang Indonesia, fokus mereka akan terpecah. Apakah mereka harus menyerang IKN yang merupakan roda penggerak pemerintahan, atau menyerang Jakarta yang menjadi pusat perekonomian utama di Indonesia. Apabila ingin menyerang keduanya tentunya akan memerlukan biaya yang lebih besar bagi musuh. 

Meningkatkan daya tawar Indonesia di Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan dimiliki oleh 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Selama ini wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan dianggap lebih tertinggal dibandingkan wilayah Malaysia dan Brunei, terutama di perbatasan. Dengan adanya IKN, tentunya posisi Indonesia lebih diperhitungkan lagi. Apalagi akan ada sejumlah pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menopang IKN sebagai ibu kota negara. 

Daya tawar Indonesia di Pulau Kalimantan akan lebih meningkat setelah adanya IKN. Negara seperti Malaysia tentunya akan berpikir dua kali apabila ingin melakukan sengketa wilayah dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. 

Bagikan Postingan Ini:

Read More

3 Salah Kaprah tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Indonesia ke IKN

Indonesia mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya tidak merayakatan HUT RI di Kota Jakarta. Tepat pada perayaan HUT RI yang ke-79, pemerintah Indonesia melakukan upacara perayaannya di IKN. IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota baru Indonesia yang secara resmi telah menggantikan Kota Jakarta. Tetapi sebelum adanya Keppres tentang pemindahan ibu kota, Jakarta akan tetap menyandang status sebagai ibu kota Indonesia.

ilustrasi desain Istana Garuda di IKN (dok. Nyoman Nuarta)

Namun ada beberapa salah kaprah yang berkembang ditengah-tengah masyarakat tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Di sini kami mencoba merangkum ada 3 salah kaprah tentang pemindahan ibu kota Indonesia yang banyak berkembang ditengah-tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ulasannya.

1. Pemindahan ibu kota bertujuan untuk melahirkan kota baru seperti Jakarta

Banyak yang menganggap kalau IKN selaku ibu kota Indonesia yang baru akan berkembang seperti Kota Jakarta. Anggapan tersebut tidaklah benar. Memang harus diakui kalau salah satu tujuan pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan negara adalah untuk pemerataan pembangunan. Namun bukan berarti IKN akan dikembangkan layaknya seperti Kota Jakarta.

Pemerintah Indonesia membangun IKN hanya sebagai pusat pemerintahan. Jadi tidak merangkap sebagai kota bisnis seperti Kota Jakarta. Bahkan hingga tahun 2045 penduduk IKN diproyeksikan hanya akan mencapai 2 juta jiwa.

Pertanyaannya, bagaimana pemerataan pembangunan bisa maksimal kalau IKN tidak dirancang seperti Kota Jakarta? Jawabannya adalah, yang akan disiapkan sebagai pusat bisnis seperti Kota Jakarta adalah kota penyangga IKN. Di sekitar IKN terdapat Kota Balikpapan yang saat ini perekonomiannya sudah cukup berkembang. Jadi kemungkinan besar Kota Balikpapan ini yang akan dikembangkan sebagai pusat bisnis.

2. Jokowi pencetus pemindahan pusat pemerintah Indonesia

Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia memang dilakukan pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo. Namun Jokowi bukanlah pencetus wacana pemindahan pusat pemerintah Indonesia. Upaya untuk memindahkan pusat pemerintah Indonesia sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Bahkan Soekarno sudah pernah melakukan pembangunan dalam upaya memindahkan pusat pemerintahan Indonesia tersebut.

Pembangunan tersebut dilakukan Soekarno di Kota Palangkaraya. Saat itu memang Kota Palangkaraya yang dipilih oleh Soekarno sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru menggantikan Jakarta. Di Kota Palangkaraya terdapat salah satu ruas jalan yang bernama Jalan Rusia. Jalan tersebut dirancang oleh insinyur Rusia yang bekerjasama dengan insinyur Indonesia. Tujuan dibangun jalan ini adalah bagian dari rencana Presiden Soekarno untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia. Sampai saat ini kondisi jalan tersebut masih relatif baik dan mulus.

3. Pembangunan IKN berjalan lambat

IKN merupakan sebuah proyek jangka panjang yang dilakukan secara multiyears. Jadi pembangunannya tidak akan selesai hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Makanya walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan perayaan HUT RI pertama di sana, IKN masih belum bisa ditempati seutuhnya.

Butuh waktu sekitar 15 tahun agar IKN bisa selesai sepenuhnya sejak awal pembangunan. Namun bukan berarti harus menunggu 15 tahun untuk memindahkan seluruh aparatur negara berdinas di IKN.

Itulah beberapa ulasan tentang salah kaprah yang beredar ditengah-tengah masyarakat terkait dengan pemindahan pusat pemerintah Indonesia ke IKN. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat.

Referensi :

• https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3566700/kisah-sukarno-minta-rusia-bangun-jalan-di-palangka-raya
• https://kompas100.kompas.id/berita-ekonomi/kapan-ikn-selesai-dibangun-ini-jawaban-presiden-joko-widodo/
• https://ikn.kompas.com/read/2024/03/21/063528487/kata-ombudsman-ikn-tak-akan-jadi-seperti-jakarta-ini-alasannya

Bagikan Postingan Ini:

Read More

Mengulas Tuntas Seputar Kereta Otonom IKN, Mungkinkah Diterapkan di Kota Lain di Indonesia?

Salah satu upaya IKN (Ibu Kota Nusantara) untuk menjadi kota hijau berkelanjutan adalah dengan menerapkan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Upaya tersebut terlihat dari kedatangan kereta otonom atau kereta tanpa awak buatan China di IKN. Kereta tersebut merupakan buatan salah satu BUMN Negara China yang bernama CRRC Sifang. CRRC Sifang adalah satu satu produsen sarana perkeretapian tertua di China.

Kereta tanpa awak yang akan digunakan di IKN ini lebih dikenal dengan sebutan ART (Autonomous Rapid Transit). Sebenarnya angkutan ini tidak menggunakan rel seperti kereta api pada umumnya. ART ini menggunakan ban karet yang membuatnya lebih mirip seperti bus. Hanya  saja ART ini lebih panjang dibandingkan bus pada umumnya karena memiliki tiga gerbong untuk satu rangkaian, dengan demikian jumlah penumpang yang dapat diangkut juga lebih banyak.

Autonomous Rapid Transit yang akan diujicoba di IKN (antaranews.com)

Satu rangkaian ART ini dapat mengangkut sebanyak 302 penumpang. Headway-nya sekitar 5 menit dan akan melalui jalur yang melingkar di IKN. Jalur melingkar tersebut bermula dari Gedung Kemenko 3 menuju Gedung Kemenko 2, dan kembali ke Gedung Kemenko 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Untuk kecepatan maksimalnya sendiri mencapai 70 km/jam.

Sebagai angkutan yang ramah lingkungan, ART ini menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Karena harus melakungan pengisian ulang daya secara berkala, nantinya halte-halte yang difungsikan untuk menaik-turunkan penumpang juga akan diterapkan sebagai tempat untuk pengisian daya.

Sesuai dengan namanya, ART ini akan beroperasi secara otonom. Jadi selain tanpa rel, angkutan ini juga tanpa pengemudi. Sistem kerjanya adalah dengan menerapkan marka khusus dan magnet untuk jalur yang akan dilalui oleh ART. Jadi dengan berbagai sensor yang dimiliki, ART ini tidak akan keluar jalur saat beroperasi meskipun tidak memiliki pengemudi. Untuk di Indonesia teknologi ini baru pertama kali diterapkan.

Sampai artikel ini ditulis, belum ada negara di luar China yang sudah menerapkan teknologi ART secara komersial. Sistem transportasi ini baru beroperasi secara komersial di Negara China saja. Di China sendiri sudah terdapat beberapa jalur yang menggunakan ART. Diantaranya adalah di Kota Zhuzhou, Yibin, dan Shanghai. 

Keunggulan utama dari sistem transportasi ART ini adalah pembangunan yang cepat dan biaya yang rendah. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang patut dipertimbangkan. Diantaranya adalah kereta yang menggunakan ban konvensional seperti yang terdapat pada bus. Jadi kualitas berkendaraan menggunakan ART ini layaknya seperti bus pada umumnya. Selain itu karena ART ini menggunakan jalan aspal, masih berpotensi terjebak kemacetan bila seandainya tidak dibuatkan jalur khusus. Kalaupun dibuatkan jalur khusus, tentunya akan memakan banyak bagian jalan.

Kelemahan yang terakhir ini yang akan menjadikan ART sulit untuk dibangun di kota-kota lainnya di Indonesia. Umumnya kota-kota di Indonesia memiliki jalanan yang relatif sempit. Kalau dibangun ART yang menggunakan jalur khusus, otomatis akan memakan hampir seluruh bagian jalan. Namun bila tidak dibuatkan jalur khusus, ujung-ujungnya akan terjebak kemacetan. 

Referensi :

• https://ikn.kompas.com/read/2024/08/04/180348087/kereta-otonom-tanpa-rel-buatan-china-tiba-di-ikn-uji-coba-hingga-9-agustus
• https://www.viva.co.id/trending/1740584-netizen-komentari-kereta-otonom-tanpa-rel-di-ikn-mirip-transjakarta-gandeng-intip-spesifikasinya
• https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_Rail_Rapid_Transit

Bagikan Postingan Ini:

Read More

Profil Lengkap Ibu Kota Nusantara Beserta Letak Geografisnya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai ibu kota Negara Indonesia. Melalui undang-undang ini, IKN secara resmi ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pemerintah pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing. Sebagai ibu kota baru Indonesia, tentu banyak masyarakat yang masih awam tentang IKN ini. 

IKN adalah sebuah kota yang dibangun dari nol dan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tercantum pada RPJMN 2020-2024. Pemerintah Indonesia ingin melakukan upaya konkret untuk mewujudkan pemerataaan pembangunan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke luar Pulau Jawa. Atas dasar itulah maka dibangun IKN yang berada di Pulau Kalimantan.

Pemerintah Indonesia tentunya tidak ingin setengah-setengah dalam membangun IKN. Bahkan telah menyiapkan anggaran Rp466 triliun untuk mengembangkan IKN agar bisa menjadi representasi bangsa dan simbol kemajuan Indonesia. Dibutuhkan waktu setidaknya 15 hingga 20 tahun agar IKN dapat dibangun secara keseluruhan. Namun tidak harus menunggu pembangunan IKN selesai sepenuhnya untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Para ASN dipindahkan secara bertahap dari Jakarta ke IKN mulai tahun 2024.

Meski pembangunannya belum sepenuhnya selesai, pemerintah Indonesia telah menyiapkan logo untuk IKN. Logo dari IKN berbentuk pohon hayat dengan desain yang cenderung lebih modern dibandingkan logo kota-kota di Indonesia pada umumnya. 

Makna logo IKN

ilustrasi pohon hayat, logo yang dipilih untuk menjadi logo IKN (ibukotakini.com)

Tentunya bukan tanpa alasan desain pohon hayat dipakai untuk menjadi logo IKN. Logo IKN ini merupakan karya dari desainer Aulia Akbar yang dipilih melalui proses sayembara. Ada sekitar 500 desainer yang mengikuti sayembara ini hingga akhirnya desain pohon hayat yang dipilih. Logo pohon hayat ini memiliki makna sebagai lambang sumber kehidupan bagi semua rakyat Indonesia. Logo ini terdiri dari 3 bagian, yaitu akar, batang, dan bunga. 5 akar pada bagian bawah melambangkan 5 sila yang terdapat pada pancasila. Sementara batang yang berjumlah 7 melambangkan gugus pulau besar yang ada di Indonesia. Selanjutnya lingkaran utuh yang terdiri dari 17 bunga pada bagian atas melambangkan kemerdekaan yang abadi sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia.

Selain sebagai sumber kehidupan, logo IKN juga menjadi simbol kekayaan hayati Indonesia. Tujuh batang yang tumbuh dari akar layaknya aliran air yang menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim, dimana laut dan alur sungai menjadi penghubung. Semua ini terhubung pada sebuah lingkaran utuh yang kemudian dari lingkaran utuh tersebut tumbuh 17 bunga yang mekar. Inilah yang menjadi simbol kemerdekaan abadi bagi Indonesia.

Konsep Pembangunan IKN

Pemerintah Indonesia merancang IKN khusus sebagai pusat pemerintah saja. Jadi IKN tidak akan dibangun menjadi kota metropolitan seperti Kota Jakarta. Untuk jumlah penduduk di IKN akan dibatasi maksimal hanya 2 juta jiwa. Angka tersebut merupakan proyeksi jumlah penduduk IKN untuk tahun 2045. Dengan dibatasinya populasi penduduk di IKN, kemungkinan Kota Balikpapan yang menjadi penyangga IKN yang akan mendapat imbasnya. Jadi untuk pembangunan besar kemungkinan akan lebih terfokus di Kota Balikpapan.

IKN dikembangkan sebagai kota yang berkonsep green city. Jadi berbagai pembangunan di IKN akan bersifat ramah lingkungan. Contohnya adalah untuk sistem transportasi yang akan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan dan mendukung emisi nol karbon. Konsep green city yang diadopsi IKN juga akan dipadukan dengan konsep kota yang smart, forest, sustainable, dan blue. 

Untuk mendukung konsep green city, sumber energi yang digunakan di IKN juga memanfaatkan energi terbarukan dan rendah emisi karbon. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Pembangkit Listrik Tenagara Suraya (PLTS) dengan kapasitas 50 MW untuk mendukung kebutuhan energi IKN. Selain PLTS, sumber energi berbasis gas juga tengah dikembangkan untuk mendukung kebutuhan IKN.

Letak Geografis IKN

Secara geografis, wilayah IKN berada di provinsi Kalimantan Timur. Lebih tepatnya wilayah IKN berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara. 

Menurut UU IKN Pasal 6, berikut adalah letak geografis IKN :

• Sebelah Utara : 117° 0' 31.292" Bujur Timur dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan
• Sebelah Selatan : 117° 11' 51.903" Bujur Timur dan 1⁰ 15' 25.360" Lintang Selatan
• Sebelah Barat : 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan, dan 
• Sebelah Timur : 117° 18' 28.084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan.
• 
  

Adapun wilayah  IKN berbatasan dengan daerah-daerah berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, dan Kota Balikpapan
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, serta
• Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Sebagai pusat pemerintahan Indonesia, IKN akan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita. Kepala Otorita ini akan ditunjuk langsung oleh presiden Republik Indonesia. 

IKN dikembangkan menjadi beberapa kawasan. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan menjadi lokasi tempat beradanya kantor-kantor pemerintahan memiliki luas 6.596 hektare. Sementara itu untuk kawasan perkotaan IKN akan memiliki luas 56.180 hektare. Selanjutnya terdapat pula Kawasan Pengembangan IKN yang memiliki luas 199.962 hektare. Semua kawasan tersebut merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN dengan luas total 256.142 hektare.

Itulah sejumlah informasi seputar profil IKN beserta letak geografisnya. Semoga informasi yang disajikan bermanfaat.

Rujukan :

https://www.kemenkopmk.go.id/pohon-hayat-lambang-sumber-kehidupan-yang-menjadi-logo-ikn#:~:text=Jokowi%20menuturkan%20logo%20tersebut%20melambangkan,Indonesia%20nantinya%2C%22%20ujar%20Jokowi.

https://news.detik.com/berita/d-5908269/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya

https://regional.kontan.co.id/news/ikn-dibangun-dengan-konsep-green-city-ini-penjelasannya

Bagikan Postingan Ini:

Read More

Sebelum IKN, 4 Daerah Ini Pernah Ditetapkan Sebagai Ibu Kota Indonesia

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia. Pemindahan ibu kota Indonesia ini disahkan melalui UU No.3 tahun 2022.  Nusantara yang dimaksud adalah sebuah kota baru yang dibangun di pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Jadi berbeda dengan istilah Nusantara yang selama ini merujuk kepada wilayah kepulauan Indonesia. Untuk meminimalisir kerancuan, ibu kota baru Indonesia ini lebih populer dengan nama IKN (Ibu Kota Nusantara).

Baca juga : IKN Tidak akan Tumbuh Menjadi Kota Metropolitan, Ini Alasannya

Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Indonesia melakukan pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan. IKN merupakan daerah kelima di Indonesia yang dinobatkan sebagai ibu kota negara. Ini berarti sebelum pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan ke IKN, ada 4 kota lainnya yang pernah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia. Apa saja-saja kota-kota tersebut? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut adalah 4 kota yang pernah menyandang status sebagai ibu kota Indonesia sebelum berpindah ke IKN. 

Yogyakarta

ilustrasi kota Yogyakarta (huni.id)

Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia pada 4 Januari 1946. Sebelum dipindahkan ke Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu adalah kota Jakarta. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta dilakukan secara diam-diam. Alasannya adalah meskipun Indonesia saat itu sudah merdeka, Belanda masih berusaha untuk menjajah Indonesia kembali dengan menduduki wilayah Jakarta. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakstabilan keamanan di dalam negeri. Presiden Soekarno, wakil presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Indonesia lainnya yang saat itu berada di Jakarta, secara diam-diam melakukan perjalanan ke Yogyakarta menggunakan sarana transportasi kereta api. Kota Yogyakarta menjadi ibu kota negara Indonesia hingga 27 Desember 1949.

Saat ini kota Yogyakarta merupakan ibu kota dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta dikenal luas sebagai kota wisata dan kota pelajar. Luas kota Yogyakarta adalah 32,5 km² dengan populasi 374 ribu jiwa. 

Bukittinggi

ilustrasi kota Bukittinggi (kompas.com)

Bukittinggi adalah sebuah kota kecil yang berada di provinsi Sumatera Barat. Namun siapa sangka kota sekecil Bukittinggi ini pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI ini terbentuk dari 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI dibentuk untuk menunjukan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia masih berdaulat dan belum bubar. Saat itu sedang terjadi Agresi Militer Belanda yang kedua atas Indonesia. Belanda berulang kali menyiarkan melalui Radio bahwa Indonesia telah bubar karena para bapak bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan Belanda. Namun Indonesia tidak menyerah dan mendirikan pemerintahan darurat yang beribukota di kota Bukittinggi. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, kota Bukittinggi tercatat memiliki populasi 122.311 jiwa. Populasi yang memang tergolong kecil. Sementara itu luas wilayah kota Bukittinggi adalah 25,24 km². Bukittinggi masuk dalam jajaran kota terkecil di Indonesia. Di kota inilah terdapat salah satu ikon kota paling terkenal di Indonesia yang bernama Jam Gadang. Selain pernah menjadi ibu kota negara, kota Bukittinggi juga pernah menjadi ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. 

Bireuen

ilustrasi kota Bireuen (zulkarnenjuli.blogspot.com)

Sebenarnya masih menjadi perdebatan apakah Bireuen pernah ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia atau tidak. Namun yang pasti presiden Soekarno pernah menjalankan roda pemerintahan Indonesia di kota ini selama sepekan. Bireuen dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan bukan hanya karena daerahnya yang termasuk aman, tetapi juga karena Bireuen merupakan pusat kemiliteran Aceh. Lokasinya juga stratesi dalam mengatur strategi untuk memblokade serangan Belanda yang telah menguasai wilayah Sumatera bagian timur. 

Bireuen sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh. Kabupaten Bireuen memiliki luas wilayah 1.901,20 km² dengan populasi 458.978 jiwa. Ibu kota dari kabupaten ini juga bernama Bireuen. 

Jakarta

ilustrasi kota Jakarta (jakarta.go.id)

Jakarta adalah kota yang paling dikenal kalayak ramai sebagai ibu kota Indonesia. Sebenarnya sejak awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta memang sudah ditunjuk sebagai ibu kota Indonesia. Namun karena keamanan yang tidak stabil akibat Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia, akhirnya Indonesia harus berpindah-pindah ibu kota untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia.

Sekarang Jakarta sudah bukan ibu kota Indonesia lagi. Status DKI (Daerah Khusus Ibukota) sudah tidak disematkan lagi untuk kota Jakarta. Namun kota Jakarta akan tetap memiliki kedudukan sebagai daerah otonomi khusus di Indonesia. Jakarta akan tetap menjalankan peranan khusus sebagai pusat perekonomian nasional dan global. 

Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia baik secara populasi ataupun ekonomi. Jakarta satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki populasi diatas 10 juta jiwa. Luas wilayah dari kota Jakarta adalah 661,5 km².

Itulah 4 kota di Indonesia yang pernah menyandang status sebagai ibu kota Indonesia sebelum akhirnya ibu kota Indonesia berpindah ke IKN. Dari semua daerah yang pernah menjadi ibu kota di Indonesia, cuma IKN yang menjadi ibu kota Indonesia dalam kondisi yang sedang damai. Selebihnya dipenuhi oleh peperangan. Kita harapkan dengan ditetapkannya IKN sebagai ibu kota Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap  bangsa Indonesia. 

Bagikan Postingan Ini:

Read More

4 Sistem Transportasi yang akan Menjadikan IKN Kota Paling Modern di Indonesia

Saat ini kota Jakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memutuskan kalau ibu kota Indonesia telah dipindahkan dari Jakarta ke IKN. Melalui UU No.3 tahun 2022, disebutkan bahwa IKN atau Ibu Kota Nusantara menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara-negara asing dan perwakilan organisasi-lembaga internasional. Jadi secara resmi IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia. Sementara itu walaupun Jakarta sudah tidak berstatus sebagai ibu kota negara, namun Jakarta akan tetap menjadi daerah otonomi khusus sebagai pusat bisnis di Indonesia dan global.

Sebagai ibu kota Indonesia yang baru, tentunya perlu banyak pembangunan yang dilakukan di IKN. Maklum, IKN dibangun benar-benar dari nol. Namun membangun dari nol ini juga memiliki keuntungan. Pemerintah bisa leluasa melakukan pembangunan tanpa ada hambatan yang berarti. Lokasi IKN ini berada di wilayah kabupaten Kutai Kertanegara dan kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh IKN adalah sektor transportasi. Pemerintah Indonesia cukup fokus terhadap pengembangan sistem transportasi di IKN. Terbukti sudah ada rencana pemerintah Indonesia untuk membangun beberapa sistem transportasi di IKN. Bahkan ada sistem transportasi futuristik yang belum pernah dibangun di Indonesia sebelumnya. 

Tercatat ada 4 sistem transportasi yang kedepannya akan menopang arus mobilitas di IKN. Kalau semuanya terwujud, IKN akan menjadi kota dengan sistem transportasi paling modern di Indonesia. Apa saja sistem transportasi yang akan dibangun di IKN tersebut? Berikut adalah daftarnya.

Autonomous Rail Transit (ART)

ilustrasi Autonomous Rail Transit (popularmechanics.com)

Autonomous Rail Transit atau ART adalah sistem transportasi dalam kota yang dapat dioperasikan tanpa masinis. Jalur ART ini hanya berupa marka jalan dan tanpa rel. Jadi ART ini beroperasi dengan mengikuti jalur dari marka tersebut. ART yang dibangun di IKN ini akan menggunakan baterai sebagai sumber energinya. 

Satu set ART terdiri dari dua gerbong. Dalam beroperasi, ART tersebut mampu mengangkut penumpang sebanyak 324 orang. Kecepatan operasionalnya adalah 40 km/jam. Sementara itu untuk kecepatan maksimalnya mencapai 70 km/jam. Dalam membangun ART ini pemerintah Indonesia bekerjasama dengan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Proyek ini sudah berjalan dan dibangun dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama dibangun sepanjang 1,5 km. Sementara pada tahap kedua akan dibangun sepanjang 5,2 km. 

Mass Rapid Transit (MRT)

ilustrasi Mass Rapid Transit (jpnn.com)

Mass Rapid Transit atau MRT adalah sistem transportasi berbasis rel yang memiliki kapasitas besar dan jarak tunggu antar keretanya relatif singkat. Kalau kita berkaca pada MRT jakarta, jarak tunggu antar keretanya hanya 5 menit pada saat jam sibuk. Biasanya MRT ini memiliki jalur khusus yang berupa rel layang atau dibawah tanah. 

Berbeda dengan ART yang disiapkan untuk transportasi dalam kota, MRT dibuat bertujuan untuk menghubungkan IKN dengan daerah mitra. Contohnya adalah Balikpapan. Balikpapan akan menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju di IKN. Di kota ini terdapat Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang merupakan bandara terbesar di Kalimantan. 

Kereta Cepat

ilustrasi kereta cepat (kcic.co.id)

Karena memiliki kecepatan yang tinggi, sistem transportasi kereta cepat berfungsi untuk menghubungkan wilayah-wilayah dengan jarak yang relatif jauh. Jadi, sistem transportasi kereta cepat ini dibangun untuk menghubungkan IKN dengan kota-kota besar lainnya di pulau Kalimantan. Saat ini baru kota Jakarta dan Bandung yang terhubung dengan sistem transportasi kereta cepat di Indonesia. 

Taksi Terbang

ilustrasi taksi terbang (tempo.co)

Taksi terbang merupakan sistem transportasi yang tergolong masih baru. Masih sedikit kota di dunia ini yang mengadopsi sistem transportasi taksi terbang. IKN sendiri akan menjadi kota pertama yang mengembangkan sistem transportasi taksi terbang di Indonesia. Sistem transportasi dianggap lebih efesien dan murah. Selain efesien, taksi terbang ini juga ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik sebagai sumber dayanya. 

Itulah 4 sistem transportasi yang akan dibangun di IKN. Apabila semuanya terwujud, IKN akan menjadi kota dengan sistem transportasi paling modern di Indonesia. Apalagi IKN akan menerapkan sistem transportasi certas (intelligent transportation system) dengan memanfaatkan teknologi digital. 

Rujukan :

Sumber1

Sumber2

Bagikan Postingan Ini:

Read More

IKN Tidak akan Tumbuh Menjadi Kota Metropolitan, Ini Alasannya

Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia dan sekaligus memegang status sebagai ibu kota Negara Indonesia. Namun kedepannya status ibu kota negara tidak lagi dipegang oleh Kota Jakarta. Pemerintah Indonesia telah membangun sebuah kota di Pulau Kalimantan yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru Indonesia pengganti Jakarta. Kota tersebut diberi nama Nusantara atau lebih dikenal dengan sebutan IKN (Ibu Kota Nusantara).

Ilustrasi Kota Jakarta (Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)

Pemilihan nama Nusantara pernah menimbulkan protes dari negara tetangga kita Malaysia. Pasalnya istilah Nusantara tidak hanya digunakan untuk merepresentasikan kepulauan Indonesia, tetapi juga istilah ini juga dapat mengacu pada sebagian wilayah Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Itulah sebabnya Malaysia pernah mengajukan protes atas pemakaian nama Nusantara untuk ibukota baru Indonesia. Namun itu hanya protes dikalangan netizen, bukan sikap resmi pemerintah Malaysia.

Sebagai ibu kota negara, pemerintah Indonesia tentunya akan lebih memperhatikan pembangunan di IKN. Berbagai bentuk investasi bakal terfokus di sini.  Dengan lengkapnya fasilitas dan infrastruktur, tentunya IKN bakal cenderung mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun akankah IKN tumbuh menjadi kota terbesar di Pulau Kalimantan dengan segala prioritas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia?

Proses pembangunan fasilitas dan infrastruktur di IKN (dok Kementrian PUPR)

Sebenarnya tidak bisa dipastikan apakah IKN akan tumbuh menjadi kota terbesar di Pulau Kalimantan atau tidak. Hanya saja yang pasti pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan IKN bakal tumbuh menjadi kota yang padat seperti Jakarta. Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa penduduk IKN maksimal hanya 1,91 juta jiwa. Untuk sebuah kota yang pembangunannya dimulai dari nol, tentunya butuh waktu yang panjang untuk mencapai jumlah penduduk sebanyak itu. 

Dapat disimpulkan bahwa IKN tidak dirancang untuk menjadi kota metropolitan seperti Jakarta. Lantas bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah IKN tumbuh menjadi kota megapolitan? Tentunya pemerintah harus membangun pusat perekonomian di sekitar IKN. Singkatnya pemerintah harus mencarikan kota alternatif di sekitar IKN yang diperuntukan menjadi kota bisnis seperti Jakarta. Kalau IKN sudah jelas hanya akan diperuntukan sebagai pusat pemerintahan.

Diantara semua wilayah yang bertetangga dengan IKN, Kota Balikpapan paling layak dijadikan sebagai pusat bisnis. Secara infrastruktur Kota Balikpapan merupakan yang paling memadai untuk saat ini. Selain itu Kota Balikpapan merupakan kota dengan perekonomian terbesar di Pulau Kalimantan. Jadi tidak perlu banyak pengembangan lagi kalau Balikpapan ditunjuk sebagai kota bisnis untuk menyangga IKN. 

Ilustrasi Kota Balikpan (prokal.co)

Kalau IKN hanya diperuntukan sebagai pusat pemerintah, sedangkan Kota Balikpapan dipilih sebagai pusat bisnis, kemungkinan IKN tidak akan tumbuh sebagai kota terbesar di Pulau Kalimantan. Situasi ini tentunya berbeda dengan yang dialami Kota Jakarta. Jakarta bisa tumbuh sebesar sekarang karena Jakarta dijadikan sebagai pusat segalanya. Mulai dari pusat pemerintah, industri, hiburan, bisnis dll. Sementara itu IKN hanya akan difokuskan sebagai pusat pemerintahan. Sementara untuk pusat bisnis dan sebagainya kemungkinan besar akan diarahkan ke Kota Balikpapan. Namun itu semua tentunya membutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Bahwa Kota Balikpapan akan dijadikan kota penyangga IKN yang difokuskan sebagai pusat bisnis. 

Rujukan :

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221122182527-92-877239/penduduk-ikn-akan-dibatasi-maksimal-hanya-191-juta-orang

https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-pembangunan-tahap-i-ikn-nusantara-rampung-di-2024

https://kalimantan.bisnis.com/read/20231206/408/1721539/balikpapan-tumbuh-kuat-di-tengah-pembangunan-ikn

Bagikan Postingan Ini:

Read More

Inilah Alasan Pembangunan IKN akan Berdampak Besar terhadap Kota Balikpapan

Balikpapan adalah salah satu kota terbesar di Pulau Kalimantan. Kota yang yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini akan menjadi salah satu pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara atau yang biasa disingkat IKN adalah kota masa depan Indonesia yang disiapkan untuk menggantikan Kota Jakarta sebagai ibukota Indonesia. 

Sebenarnya Balikpapan bukan satu-satunya wilayah penyangga IKN. Kalau dilihat berdasarkan peta lokasi IKN, ada 4 wilayah yang akan menjadi penyangga bagi IKN, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kabupaten Paser. Namun dari ke 4 wilayah tersebut, Kota Balikpapan yang bakal memiliki peran paling besar bagi IKN.

Ilustrasi Kota Balikpapan (fungsi.id)

Saat ini Balikpapan merupakan kota dengan perekenomian terbesar di Pulau Kalimantan, dengan PDRB yang mencapai 127,33 triliun rupiah. Sektor utama yang menggerakan perekonomian Kota Balikpapan adalah industri dan bisnis. 

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki rencana untuk membatasi populasi IKN. Hal ini bertujuan agar IKN tidak tumbuh menjadi kota metropolitan seperti Kota Jakarta. IKN dipersiapkan khusus sebagai pusat pemerintah, bukan untuk industri dan bisnis. Jadi karena populasi IKN dibatasi, harusnya Kota Balikpapan sebagai wilayah peyangga utama IKN yang paling merasakan dampaknya. 

Ilustrasi proses pembangunan di IKN

Dibandingkan dengan wilayah penyangga IKN lainnya, Balikpapan akan menjadi kota yang paling terkoneksi dengan IKN. Maklum, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah infrastruktur yang dapat mempermudah mobilitas antara Kota Balikpapan dengan IKN. 

Saat ini infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah Indonesia adalah proyek jalan tol Balikpapan-IKN. Jalan tol ini direncakan akan rampung pada bulan Juli 2024. Apabila tol Balikpapan-IKN ini telah selesai dibangun, jarak tempuh Balikppan-IKN yang biasanya memakan waktu hingga 2 jam nantinya hanya akan menjadi 30 menit. 

Ilustrasi proses pembanguan tol Balikpapan-IKN (antaranews.com)

Selain jalan tol, transportasi berbasis rel juga telah disiapkan untuk menghubungkan IKN dengan Kota Balikpapan. Jenis transportasi yang digunakan berupa MRT (Mass Rapid Transit) dan kereta cepat. Untuk transportasi berbasis rel ini akan dibangun 2 jalur. Jalur pertama akan menghubungkan wilayah perkotaan Balikpapan dengan pusat kota IKN. Sementara jalur yang kedua akan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kota Balikpapan dengan pusat kota IKN. Namun pembangunan rel kereta api ini baru akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang. 

Dengan persiapan matang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tentunya kedepannya Kota Balikpapan akan lebih menyatu dengan IKN. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa IKN hanya dikhususkan untuk pusat pemerintahan, bukan tidak mungkin Kota Balikpapan yang akan dipersiapkan untuk penunjang bisnis, industri, hiburan dll. Hal ini tentunya akan meningkatkan populasi dan perekonomian Kota Balikpapan. Seiring berjalannya waktu, Balikpapan yang saat ini hanya berstatus kota besar kedepannya berpeluang untuk menjadi kota metropolitan.

Apakah seiring berjalannya waktu Kota Balikpapan akan menjelma menjadi kota metropolitan seperti Jakarta? Harapan kita tentunya demikian. Semoga saja pemerintah Indonesia memberikan dukungan melalui regulasi ataupun anggaran. Tidak mungkin juga penduduk IKN harus jauh-jauh ke Jakarta untuk menikmati suasana sebuah kota metropolitan. 

Rujukan :

https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/064050278/fakta-seputar-ikn-4-daerah-penyangga-samarinda-jadi-jantung-balikpapan?page=all

https://www.ikn.go.id/

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221124182839-92-878307/bappenas-klarifikasi-soal-penduduk-ikn-dibatasi-hanya-19-juta-orang

https://kaltim.jpnn.com/kaltim-terkini/2282/balikpapan-ikn-akan-terhubung-mrt-dan-kereta-cepat-kapan-ini-target-oikn?page=2

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230921162756-4-474492/proyek-tol-beres-juli-2024-balikpapan-ikn-cuma-30-menit

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230906110456-4-469783/jalur-kereta-api-di-ikn-mulai-dibangun-2025-ini-rute-rutenya

Bagikan Postingan Ini:

Read More

Perbedaan Malaysia dengan Indonesia dalam Memindahkan Pusat Pemerintahan Negara

Saat ini Indonesia sedang membangun pusat pemerintahan baru di Pulau Kalimantan. Pemerintah Indonesia menamai pusat pemerintahan baru tersebut dengan nama IKN atau Ibukota Kota Nusantara. Namun jauh sebelumnya, negara tetangga kita Malaysia juga sudah pernah melakukan hal serupa. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia dalam memindahkan pusat pemerintahan. Apa saja perbedaannya? Berikut adalah perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia dalam  memindahkan pusat pemerintahan negara.

1. Pemindahan pusat pemerintahan Malaysia tidak diikuti dengan pemindahan ibukota negara

Ilustrasi Kota Putrajaya, pusat pemerintahan baru Malaysia (dream.co.id)

Malaysia memiliki pusat pemerintahan yang bernama Kota Putrajaya. Namun walaupun Malaysia sudah memiliki pusat pemerintahan yang baru, Kuala Lumpur masih memegang status sebagai Ibukota Negara Malaysia. Ini tentunya berbeda dengan apa yang akan diterapkan di Indonesia. IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru sekaligus menjadi ibukota baru Indonesia. 

2. Pusat pemerintahan Malaysia masih berada di sekitar Kota Kuala Lumpur

Ilustrasi pembangunan di IKN, calon pusat pemerintahan baru Indonesia (bisnis.com)

Ternyata Kota Putrajaya yang merupakan pusat pemerintahan Malaysia masih berada di sekitar Kota Kuala Lumpur. Bahkan boleh dibilang jaraknya relatif dekat, yaitu sekitar 50 km. Sementara untuk di Indonesia, pusat pemerintahan baru berada sangat jauh dari Kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia saat ini. Bahkan pusat pemerintahan baru Indonesia tersebut sudah berbeda pulau dengan Kota Jakarta.

3. Pusat pemerintahan baru Malaysia bertujuan untuk mengurai kepadatan Kota Kuala Lumpur

Ilustrasi Kota Kuala Lumpur, Ibukota Negara Malaysia (pexels.com)

Malaysia memindahkan pusat pemerintahan mereka bertujuan untuk mengurai kepadatan Kota Kuala Lumpur. Sebenarnya kita juga memiliki tujuan yang hampir sama dengan Malaysia. Namun selain bertujuan untuk mengurai kepadatan Kota Jakarta, pemindahan pusat pemerintahan Indonesia juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Inilah alasan mengapa pembangunan pusat pemerintah baru dilakukan di luar Pulau Jawa. 

Itulah beberapa perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia dalam memindahkan pusat pemerintahan negara. Kita harapkan calon ibukota baru Indonesia mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. 

Rujukan :

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Putrajaya

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ikn-wujud-pemerataan-pembangunan-di-indonesia

Bagikan Postingan Ini:

Read More

Haruskah Ibukota Indonesia Pindah?

Saat ini kembali mencuat wacana untuk melakukan pemindahan Ibukota Negara Indonesia. Berbagai permasalahakan yang terdapat di  Kota Jakarta selaku Ibukota Negara Indonesia dianggap telah menjadikan kota ini tidak layak menjadi ibukota negara. Apalagi penduduk Kota Jakarta sudah terlanjur padat sehingga sangat sulit untuk ditata. Kondisi Jakarta yang seperti itu tidak terlepas dari kesalahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama-lama berpuluh-puluh tahun. Sebagai sebuah negara kesatuan, Indonesia menjadikan Jakarta sebagai pusat segala-galanya. Akibat kesalahan tersebut, pembangunan Indonesia jadinya hanya terpusat di Kota Jakarta dan Pulau Jawa pada umumnya.

Ada dua alasan utama mengapa ibukota Indonesia harus pindah, yaitu pemerataan pembangunan dan mengurai kepadatan Kota Jakarta. Kota Palangkaraya disebut-sebut menjadi kandidat utama calon ibukota baru Indonesia. Berbagai langkah konkritpun juga mulai dilakukan. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan pemerintah Kalimantan Tengah yang telah menyiapkan lahan seluas 500 ribu hektar untuk lokasi calon ibukota baru Indonesia. Sementara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mulai mengkaji rencana pemindahan ibukota Indonesia tersebut. Menurut pihak Bappenas, kajian tentang pemindahan Ibukota Negara Indonesia akan rampung pada bulan Agustus 2017.

Palangkaraya, kandidat terkuat calon ibukota baru Indonesia (Foto : Okezone.com)

Namun apakah pemindahan ibukota negara benar-benar solusi terbaik bagi Indonesia? Ada sumber yang menyebutkan bahwa pemindahan Ibukota Negara Indonesia sekurang-kurangnya membutuhkan anggaran sekitar 100 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis tentunya. Kalau alasannya untuk pemerataan pembangunan, bukankah lebih baik anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk melahirkan pusat-pusat perekonomian baru? Indonesia memiliki sejumlah kota besar di luar Pulau Jawa yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat-pusat perekonomian baru untuk alternatif Jakarta. Contohnya Kota Medan di Pulau Sumatera dan Kota Makassar di Pulau Sulawesi. Kedua kota ini sudah masuk dalam kategori kota metropolitan. Jadi anggaran yang besar tadi bisa dimanfaatkan untuk menggenjot pembangunan di Kota Medan ataupun Makassar agar perkembangannya bisa mendekati Kota Jakarta.

Sementara bila alasannya adalah untuk mengurai kepadatan Kota Jakarta, masih ada pilihan selain melakukan pemindahan ibukota negara. Caranya adalah dengan melakukan pemindahan pusat pemerintahan. Jadi, Jakarta tetap berstatus ibukota negara namun pusat pemerintahannya berada di luar Jakarta. Tentunya pusat pemerintahan tersebut berada di daerah yang masih relatif dekat dengan Kota Jakarta agar konektivitasnya masih dapat berjalan lancar. Salah satu negara yang menerapkan sistem seperti ini adalah negara tetangga kita Malaysia. Malaysia tetap menjadikan Kuala Lumpur sebagai ibukota negara namun pusat pemerintahan negaranya berada di Kota Putrajaya. Jadi, kepadatan Kota Kuala Lumpur bisa sedikit dikurangi dan Malaysia juga dapat mendirikan sebuah pusat pemerintahan yang tertata dengan baik. Ide seperti ini pernah muncul di masa pemerintahan presiden Soeharto. Saat itu pusat pemerintahan negara direncakan akan dipindahkan ke Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya berada sekitar 40 km dari Kota Jakarta.

Kota Putrajaya di Malaysia (Foto : Marinaputrajaya.com)

Memang harus diakui ada niat baik dibalik rencana pemindahan Ibukota Negara Indonesia. Namun kalau alasan untuk melakukan pemerataan pembangunan dan mengurai kepadatan Kota Jakarta, tidak harus dengan melakukan pemindahan ibukota segala. Daripada membangun sebuah ibukota negara yang baru, lebih baik membangun pusat-pusat perekonomian baru sehingga tidak semuanya harus terpusat di Kota Jakarta. Apalagi akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk membangun sebuah ibukota negara yang baru.

Bagikan Postingan Ini:

Read More